Selain itu, BMKS diharapkan mampu mengurangi potensi kehilangan penerimaan negara dan memperkuat daya saing industri dalam negeri.
Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK, Inka Yusgiantoro, menyampaikan rencana tersebut dalam Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
OJK Dorong Indonesia Bentuk Harga Acuan Komoditas Sendiri
Inka menjelaskan bahwa Indonesia selama puluhan tahun masih mengandalkan bursa internasional untuk menentukan harga berbagai mineral strategis.
Beberapa pasar yang menjadi rujukan antara lain London Metal Exchange dan Shanghai Futures Market.
Karena itu, OJK mendorong pembentukan BMKS agar Indonesia memiliki harga acuan komoditas sendiri.
Langkah tersebut juga bertujuan memperkuat integritas pasar serta menekan praktik transfer pricing dan under-invoicing yang berpotensi merugikan negara.
Selain meningkatkan transparansi, bursa baru ini diharapkan mendukung program hilirisasi mineral nasional.
OJK Siapkan Regulasi untuk Mendukung Operasional BMKS
Melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, pemerintah memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi aktivitas BMKS.
Sebagai tindak lanjut, OJK menerbitkan dua regulasi pada 17 September 2026.
POJK Nomor 15 Tahun 2026 mengatur peralihan tugas pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS.
Sementara itu, POJK Nomor 16 Tahun 2026 mengatur penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
OJK juga tengah menyiapkan empat rancangan aturan teknis yang mencakup perizinan, lembaga kliring, perantara perdagangan, serta uji kemampuan dan kepatutan pengurus.
Aturan tersebut turut mencakup mekanisme transaksi dan spesifikasi kontrak perdagangan.
BMKS Siapkan Perdagangan Spot dan Instrumen Derivatif
OJK merancang BMKS sebagai ekosistem perdagangan yang menghubungkan berbagai aktivitas industri mineral.
Rangkaian kegiatan tersebut mencakup eksplorasi, produksi, pengolahan, pemurnian, pengujian, sertifikasi, hingga distribusi komoditas.
Selanjutnya, sistem bursa akan mendukung transaksi, kliring, kustodian, dan pengiriman komoditas.
OJK juga merencanakan pengembangan perdagangan pasar spot serta instrumen derivatif.
Selain itu, integrasi data dengan sistem pemerintah akan mendukung pengawasan dan transparansi transaksi.
Pemerintah Perlu Tetapkan Komoditas yang Masuk Bursa
Meski OJK telah menyiapkan sejumlah regulasi, operasional BMKS masih membutuhkan dukungan pemerintah.
Pemerintah perlu menerbitkan peraturan yang menentukan jenis mineral dan komoditas strategis yang dapat masuk dalam perdagangan bursa.
Dengan dukungan regulasi dan infrastruktur yang memadai, BMKS berpeluang memperkuat posisi Indonesia dalam pembentukan harga komoditas.
Kehadiran bursa tersebut juga dapat membantu pemerintah meningkatkan pengawasan perdagangan sekaligus mendorong pertumbuhan industri pengolahan mineral nasional.
