Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan belum menerima permohonan dari pihak mana pun untuk memiliki saham Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan porsi lebih dari 5 persen, termasuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan Kementerian Keuangan.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Kantor BEI, Jakarta, Jumat (25/9/2026).
Menurut Hasan, pihak yang ingin menguasai saham BEI lebih dari 5 persen harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK. Namun, hingga saat ini regulator belum menerima pengajuan terkait kepemilikan tersebut.
OJK Jelaskan Aturan Kepemilikan Saham BEI
OJK mengatur kepemilikan saham Bursa Efek melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek. Aturan tersebut membuka peluang bagi orang perseorangan maupun badan hukum Indonesia, baik Anggota Bursa maupun bukan Anggota Bursa, untuk memiliki saham Bursa Efek.
POJK tersebut juga menyebut Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan BPI Danantara sebagai pihak yang dapat memiliki saham Bursa Efek sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam proses demutualisasi BEI, struktur kepemilikan bursa akan berubah dari sistem berbasis keanggotaan atau mutual menjadi perusahaan yang sahamnya dapat dimiliki oleh publik dan pihak lain yang memenuhi persyaratan.
Meski demikian, OJK tetap mensyaratkan persetujuan bagi pihak yang ingin memiliki saham BEI lebih dari 5 persen. Ketentuan tersebut bertujuan memastikan calon pemegang saham memenuhi persyaratan yang ditetapkan regulator.
Hasan Bantah Danantara Sudah Ajukan Kepemilikan 40,12 Persen
Isu mengenai rencana kepemilikan saham Danantara di BEI sebelumnya muncul setelah beredar dokumen materi pertemuan BEI dengan para pemegang saham pada 9 September 2026.
Dokumen tersebut mencantumkan angka kepemilikan saham Danantara sebesar 40,12 persen. Namun, Hasan menegaskan angka tersebut belum mencerminkan permohonan resmi yang masuk ke OJK.
Hasan menjelaskan bahwa dirinya juga telah menerima informasi mengenai dokumen tersebut sebelum POJK Nomor 13 Tahun 2026 terbit. OJK sendiri menetapkan aturan mengenai pemegang saham Bursa Efek pada 15 September 2026.
Karena itu, OJK menegaskan belum menerima pengajuan resmi dari Danantara untuk menjadi pemegang saham BEI dengan porsi lebih dari 5 persen.
OJK Menjaga Independensi BEI Lewat Batas Kepemilikan
POJK Nomor 13 Tahun 2026 juga mengatur persyaratan bagi pihak yang ingin memiliki saham BEI dalam jumlah lebih dari 5 persen. Pemegang saham dengan porsi tersebut harus memberikan nilai tambah bagi Bursa Efek, antara lain melalui struktur permodalan yang kuat dan konektivitas internasional.
Selain itu, aturan tersebut melarang satu pihak menguasai mayoritas saham BEI secara langsung maupun tidak langsung. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari kerangka pengaturan kepemilikan dalam proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia.
Dengan demikian, setiap rencana kepemilikan saham dalam jumlah besar tetap harus mengikuti mekanisme persetujuan OJK dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan regulator.
