Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa setiap saham berhak memperoleh dividen sebesar Rp17 miliar.
BEI menetapkan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada 27 Oktober 2026 sebagai penerima dividen.
Keputusan ini menjadi bagian penting dari langkah BEI dalam menjalankan reformasi struktur kepemilikan melalui demutualisasi bursa.
Pemegang Saham BEI Setujui Dividen Tunai Rp1,56 Triliun
Jeffrey menyampaikan hasil keputusan pembagian dividen dalam konferensi pers seusai RUPSLB di Jakarta.
Menurutnya, pemegang saham menyepakati pembagian dividen khusus dengan total nilai Rp1,56 triliun.
Setiap saham akan memperoleh alokasi sebesar Rp17 miliar sesuai keputusan rapat.
Dengan demikian, BEI mengambil langkah penting untuk memberikan manfaat finansial kepada pemegang saham melalui pembagian keuntungan perseroan.
Selain menyetujui dividen, RUPSLB juga menghasilkan keputusan mengenai pemanfaatan saldo laba ditahan berdasarkan laporan keuangan hingga Juni 2026.
BEI Siapkan Dana Cadangan Rp2 Triliun untuk Operasional
BEI turut mengalokasikan saldo laba ditahan sebesar Rp2 triliun untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bursa.
Jeffrey menjelaskan bahwa alokasi tersebut mengikuti ketentuan Pasal 26 Ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 Tahun 2026.
Dana cadangan tersebut bertujuan mendukung kebutuhan operasional sekaligus pengembangan BEI pada periode mendatang.
Namun, BEI masih harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2027 serta perubahan anggaran dasar.
Setelah regulator memberikan persetujuan, BEI dapat menjalankan alokasi dana sesuai ketentuan yang berlaku.
RUPSLB BEI Setujui Perubahan Anggaran Dasar untuk Demutualisasi
Selain menetapkan pembagian dividen, pemegang saham BEI menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan.
Keputusan tersebut mendukung pelaksanaan demutualisasi bursa sesuai POJK Nomor 13 Tahun 2026.
Melalui demutualisasi, BEI menjalankan proses perubahan struktur kepemilikan dan tata kelola bursa.
Sebelumnya, BEI mengajukan agenda perubahan anggaran dasar sebagai salah satu pembahasan utama dalam RUPSLB pada 28 Oktober 2026.
Persetujuan pemegang saham kini menjadi tahapan penting dalam pelaksanaan reformasi tersebut.
Meski demikian, BEI tetap membutuhkan persetujuan regulator untuk menuntaskan perubahan anggaran dasar dan menjalankan rencana yang berkaitan dengan RKAT 2027.
Dengan keputusan ini, BEI mencatat perkembangan penting melalui persetujuan dividen Rp1,56 triliun, pembentukan dana cadangan Rp2 triliun, serta dukungan pemegang saham terhadap demutualisasi bursa.
