Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyampaikan capaian tersebut dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (26/10/2026).
Hasan menjelaskan bahwa OJK menjatuhkan berbagai sanksi setelah memeriksa sejumlah kasus pelanggaran ketentuan pasar modal.
OJK Perluas Sanksi untuk Menindak Pelanggaran Pasar Modal
Selain mengenakan denda Rp2,23 triliun, OJK memberikan 28 peringatan tertulis kepada pihak yang melanggar aturan.
Selanjutnya, otoritas menjatuhkan delapan sanksi pembekuan, enam pencabutan izin, serta satu pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD).
OJK juga menerbitkan 13 larangan dan enam perintah tertulis sebagai bagian dari penguatan pengawasan industri keuangan.
Sementara itu, OJK mengenakan denda keterlambatan senilai Rp293,78 miliar kepada 805 pihak. Otoritas turut mengeluarkan 464 peringatan tertulis terkait pelanggaran keterlambatan.
Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan komitmen OJK dalam meningkatkan kepatuhan pelaku pasar terhadap regulasi.
OJK Siapkan Proses Pidana bagi Pelaku Manipulasi Pasar
Hasan menegaskan bahwa OJK tidak hanya mengandalkan sanksi administratif untuk menangani pelanggaran pasar modal.
Otoritas juga membuka peluang membawa perkara ke jalur pidana apabila penyidik menemukan bukti yang cukup.
Sejumlah tindakan yang berpotensi memicu proses pidana mencakup manipulasi pasar, perdagangan terkoordinasi yang menciptakan harga tidak wajar, serta penyebaran informasi menyesatkan.
Melalui langkah tersebut, OJK berupaya mencegah praktik perdagangan yang merugikan investor dan mengganggu stabilitas pasar.
OJK Percepat Penanganan Kasus hingga Pengadilan
OJK mencatat enam perkara pasar modal telah memasuki proses pengadilan.
Beberapa kasus melibatkan PT Sriwahana Adityakarta Tbk (SWAT), PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP), dan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (TPSF).
Selain itu, perkara PT Sidomulyo Selaras Tbk (SDMU) dan PT Jembatan Nusantara Company Tbk (JECC) juga telah menghasilkan putusan pengadilan.
Hasan memastikan OJK terus mempercepat penyelesaian berbagai perkara yang masih menjalani proses pemeriksaan dan penegakan hukum.
Dengan demikian, OJK berharap tindakan tegas terhadap pelanggaran mampu menciptakan perdagangan yang lebih transparan, adil, dan terpercaya bagi seluruh investor.
