Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai 1 Oktober 2026 mewajibkan pelaku sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) menyampaikan laporan insidental melalui Sistem Pelaporan OJK.
OJK menetapkan kewajiban tersebut melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pelaporan Insidental melalui Sistem Pelaporan OJK di Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.
OJK menjelaskan ketentuan tersebut mencakup pihak yang memiliki kewajiban menyampaikan laporan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun pihak yang menerima permintaan pelaporan secara langsung dari OJK.
Melalui sistem yang terintegrasi, OJK mendorong proses penyampaian laporan berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu, sistem tersebut mendukung pengawasan yang memanfaatkan teknologi serta analisis data.
OJK Menetapkan Standar Kualitas untuk Laporan Insidental
Dalam penerapan aturan baru tersebut, OJK mewajibkan pelapor memastikan setiap laporan memuat informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan disampaikan tepat waktu.
OJK menggunakan informasi tersebut sebagai salah satu dasar dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor PMDK. Karena itu, pelapor perlu menjaga kualitas serta keandalan data yang mereka sampaikan.
Selanjutnya, POJK 9/2026 juga mengatur proses koreksi ketika pelapor menemukan informasi yang perlu diperbaiki. Pelapor juga harus menatausahakan laporan yang sudah mereka sampaikan agar seluruh informasi tetap dapat dipertanggungjawabkan.
OJK Menyiapkan Mekanisme Alternatif Saat Sistem Mengalami Gangguan
Selain mengatur proses pelaporan melalui sistem utama, OJK menyediakan mekanisme alternatif ketika Sistem Pelaporan OJK mengalami gangguan dan menghambat pelapor dalam menyampaikan laporan.
Ketentuan tersebut memberikan jalur penyampaian informasi bagi pelapor ketika kendala teknis membuat sistem utama tidak dapat digunakan. Dengan demikian, gangguan sistem tidak serta-merta menghentikan kewajiban pelaporan.
Di sisi lain, OJK juga memasukkan ketentuan mengenai sanksi administratif bagi pihak yang tidak menjalankan kewajiban pelaporan sesuai aturan yang berlaku.
Penerapan ketentuan ini mulai berlaku pada 1 Oktober 2026. OJK berharap penggunaan sistem terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas pelaporan sekaligus memperkuat pengawasan sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.
