OJK Percepat Penindakan Pelanggaran Pasar Modal untuk Perkuat Kepercayaan Investor
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan kasus pelanggaran di pasar modal, termasuk praktik manipulasi seperti goreng saham. Langkah ini diambil guna meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus menjaga integritas pasar.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hasan Fawzi mengakui bahwa proses penindakan sebelumnya masih mengalami keterlambatan. Ia mencontohkan kasus PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL) yang baru dikenai sanksi meskipun proses pemeriksaan telah selesai lebih awal.
OJK Tingkatkan Sumber Daya dan Kolaborasi untuk Percepat Proses Hukum
Hasan menyatakan OJK kini mempercepat siklus penanganan kasus dengan memperkuat mobilisasi sumber daya. Selain itu, lembaga tersebut juga membuka kerja sama lintas sektor agar proses penindakan berjalan lebih cepat dan terukur.
Pada Februari 2026, OJK menjatuhkan sanksi kepada REAL berupa denda Rp925 juta. OJK juga mengenakan denda Rp240 juta kepada Direktur Utama REAL periode 2024, Aulia Firdaus, serta memberikan sanksi administratif kepada sejumlah pihak terkait proses penawaran umum perdana saham perusahaan tersebut.
OJK Menjatuhkan Ribuan Sanksi dengan Nilai Ratusan Miliar Rupiah
Dalam periode 2022 hingga Februari 2026, OJK telah mengambil tindakan terhadap 3.546 pihak yang melanggar aturan pasar modal. Total nilai denda yang dikenakan mencapai sekitar Rp587 miliar.
Dari jumlah tersebut, OJK menjatuhkan 12 sanksi pembekuan usaha dan 29 pencabutan izin. Selain itu, regulator juga mengeluarkan 566 peringatan tertulis serta 123 perintah tertulis yang berpotensi berujung pada sanksi pidana.
OJK juga mencatat sebanyak 155 kasus terkait manipulasi pasar atau praktik goreng saham. Hasan menegaskan bahwa jumlah tersebut belum mencerminkan keseluruhan kasus karena masih terdapat sejumlah perkara yang sedang diproses.
OJK Lakukan Pemeriksaan Mendalam untuk Pastikan Bukti Pelanggaran
Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus OJK I Nyoman Suka Yasa menjelaskan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh dan hati-hati. OJK tidak langsung menetapkan pihak bersalah meskipun terdapat indikasi pelanggaran.
Ia menyebut pemeriksaan dapat melibatkan puluhan hingga ratusan pihak untuk mengumpulkan keterangan. Selain itu, OJK juga menelusuri dokumen serta aliran dana guna memastikan bukti yang kuat sebelum menjatuhkan sanksi.
Dalam beberapa kasus, OJK bahkan berkoordinasi dengan otoritas luar negeri apabila terdapat keterlibatan investor asing. Proses ini membuat penanganan perkara membutuhkan waktu yang tidak singkat.
OJK Perbarui Metode Pengawasan untuk Percepat Penanganan Kasus
Ke depan, OJK berencana memperbarui metode pengawasan agar proses penindakan dapat berjalan lebih efisien. Lembaga ini juga akan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung percepatan penyelesaian kasus.
Dengan langkah tersebut, OJK berharap dapat meningkatkan kepercayaan investor sekaligus menciptakan pasar modal yang lebih transparan dan kredibel.