Pandu menyampaikan bahwa sebagian besar investasinya di sejumlah perusahaan bersifat minoritas dan pasif. Ia juga menegaskan tidak ikut menjalankan operasional harian maupun menentukan keputusan bisnis perusahaan-perusahaan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan pada Kamis (29/10/2026), di tengah perhatian terhadap penegakan aturan dan pengawasan pasar modal. Pandu menilai publik perlu membedakan kepemilikan saham pribadi dengan tanggung jawab atas tindakan perusahaan.
Pandu Sjahrir Memisahkan Kepemilikan Saham dan Tanggung Jawab Perusahaan
Pandu menjelaskan bahwa dirinya telah berinvestasi di sejumlah perusahaan selama puluhan tahun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, ia mengaku hanya memiliki posisi sebagai pemegang saham minoritas dan tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan.
Menurut Pandu, temuan serta sanksi yang diumumkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Karena itu, perusahaan terkait harus menyelesaikan persoalan tersebut melalui mekanisme regulasi yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa status kepemilikan saham tidak serta-merta membuat seseorang bertanggung jawab atas seluruh tindakan perusahaan. Penanganan pelanggaran tetap harus mengikuti ketentuan dan proses pengawasan yang berlaku.
Danantara Menerapkan Aturan Konflik Kepentingan bagi Pimpinan
CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, menegaskan bahwa institusinya menerapkan standar tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas bagi seluruh jajaran pimpinan.
Rosan menyebut Danantara memiliki kode etik dan kebijakan konflik kepentingan. Aturan tersebut mencakup kewajiban mengungkapkan investasi pribadi agar institusi dapat mengidentifikasi serta mengelola potensi benturan kepentingan.
Menurutnya, penerapan kebijakan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan investasi Danantara.
Pandu Sjahrir Dukung OJK Menjaga Integritas Pasar Modal
Pandu menyatakan dukungannya terhadap upaya OJK dan otoritas terkait dalam menegakkan aturan pasar modal. Ia menilai pihak yang terbukti terlibat dalam praktik tidak benar harus menerima sanksi tanpa pengecualian.
Rosan juga menegaskan bahwa Danantara menghormati kewenangan OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memperkuat integritas pasar modal Indonesia.
Danantara menyatakan akan terus menerapkan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas. Institusi tersebut juga berkomitmen mengelola potensi konflik kepentingan secara konsisten, termasuk yang berkaitan dengan investasi pribadi para pimpinannya.
