VCCI Mendorong Perluasan Cakupan Prosedur Khusus
hargasaham.id – Kamar Dagang dan Industri Vietnam (VCCI) menegaskan bahwa investor membutuhkan sistem administrasi yang lebih sederhana agar mampu mempercepat implementasi proyek. Oleh karena itu, VCCI mengirimkan komentar resmi kepada Kementerian Keuangan (MoF) untuk memperluas cakupan penerapan dalam Rancangan Undang-Undang Investasi yang direvisi.
Draf undang-undang tersebut mencakup tujuh bab dan enam puluh dua pasal. Saat ini, pemerintah mendistribusikan naskahnya untuk mendapatkan masukan dari komunitas bisnis, asosiasi industri, serta lembaga keuangan sebelum memfinalisasi dan mengajukannya secara resmi.
VCCI menekankan pentingnya memperluas kategori proyek yang memenuhi syarat untuk mengikuti prosedur investasi khusus. Organisasi ini menilai bahwa proyek di kawasan teknologi tinggi, zona industri modern, dan wilayah pengembangan terpadu perlu memperoleh prioritas. Dengan begitu, Vietnam dapat menciptakan terobosan dalam reformasi administratif sekaligus memperkuat daya tarik iklim investasi nasional.
Selain itu, laporan Business Legal Flow 2024 yang VCCI rilis pada Mei lalu menyoroti konsep penting dari mekanisme baru ini, yakni pergeseran paradigma dari sistem audit sebelum pelaksanaan menuju audit setelah pelaksanaan. Pendekatan tersebut memungkinkan investor menghemat waktu karena mereka tidak lagi terjebak dalam izin berlapis yang selama ini memperlambat progres pembangunan.
Mekanisme Baru Memangkas Prosedur Rumit
Ketika pemerintah menerapkan prosedur khusus, investor hanya perlu menyelesaikan dua dokumen inti: sertifikat pendaftaran dan izin lingkungan. Mereka tidak lagi harus menunggu persetujuan tambahan terkait konstruksi, pencegahan kebakaran, maupun penilaian ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah izin dasar selesai, otoritas akan melakukan pemeriksaan melalui mekanisme pengawasan pasca-proyek.
Langkah ini secara nyata memangkas tenggat waktu administratif. Proses perizinan yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan kini dapat diselesaikan lebih cepat, sehingga investor memperoleh ruang gerak lebih luas dalam memulai operasional. Meski demikian, penerapan sistem ini masih terbatas. Pemerintah baru mengujinya di kawasan industri tertentu serta zona teknologi tinggi, sehingga cakupannya belum menjangkau seluruh sektor potensial.
VCCI menilai bahwa pembaruan prosedur tersebut merepresentasikan langkah maju dalam reformasi birokrasi dan kebijakan investasi. Namun, organisasi ini juga menegaskan perlunya evaluasi lanjutan agar pemerintah berani memperluas implementasi ke lebih banyak sektor di masa depan. Dengan cara ini, iklim usaha di Vietnam akan semakin kompetitif dibandingkan negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
Pemerintah Mengurangi Hambatan Regulasi
Dalam rancangan terbaru, Kementerian Keuangan berupaya menyederhanakan regulasi secara agresif. Investor yang menjalankan bisnis di kawasan industri, zona pengolahan ekspor, kawasan teknologi tinggi, kawasan IT terpadu, zona perdagangan bebas, atau area fungsional lain di dalam kawasan ekonomi cukup memperoleh dua izin utama. Mereka tidak lagi wajib menunggu persetujuan kebijakan, penilaian teknologi, penilaian dampak lingkungan tambahan, rencana rinci, maupun izin keselamatan kebakaran.
Selain itu, VCCI mendukung gagasan pemerintah untuk mempersempit cakupan proyek yang harus menjalani prosedur persetujuan kebijakan investasi. Dengan langkah ini, Vietnam tidak hanya memangkas biaya administrasi, tetapi juga menciptakan ekosistem bisnis yang lebih ramah terhadap investor baru.
Hoang Manh Phuong, Wakil Direktur Departemen Urusan Hukum Kementerian Keuangan, menegaskan bahwa perubahan utama dalam draf undang-undang adalah penyempitan cakupan serta percepatan persetujuan kebijakan. Pemerintah hanya akan menuntut persetujuan penuh bagi proyek dengan dampak besar terhadap lingkungan, keamanan nasional, atau pemanfaatan sumber daya alam strategis seperti tanah, laut, mineral, dan infrastruktur vital.
Phuong juga menambahkan bahwa pemerintah mendesentralisasikan otoritas pengambilan keputusan ke tingkat lokal. Dengan cara ini, jumlah kasus yang harus diserahkan ke tingkat pusat berkurang signifikan. Investor otomatis memperoleh kepastian waktu yang lebih singkat sekaligus biaya yang lebih rendah.
Menariknya, pemerintah tetap mendelegasikan otoritas persetujuan kepada komite rakyat provinsi, bahkan untuk proyek-proyek yang melibatkan investasi asing di bidang perjudian, kasino, maupun energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai. Hal ini menunjukkan bahwa Vietnam ingin menyeimbangkan strategi deregulasi dengan mekanisme pengawasan yang terkendali di tingkat daerah.
Reformasi Bisnis Membuka Akses Lebih Luas
Selain memangkas prosedur perizinan, Kementerian Keuangan juga mengusulkan kebijakan baru untuk memperluas peluang bagi investor asing. Pemerintah berencana memperbolehkan pendana asing mendirikan organisasi ekonomi tanpa harus mengajukan proyek awal, sebagaimana investor domestik. Langkah ini merepresentasikan sinyal kuat pembukaan pasar sekaligus penerapan prinsip kesetaraan perlakuan.
Pemerintah juga meninjau daftar garis bisnis bersyarat. Banyak sektor yang tidak lagi relevan dengan pengawasan ketat akan dihapus atau dipindahkan ke mekanisme pengaturan standar teknis. Contohnya mencakup layanan perbaikan kapal sungai, pembangunan kapal, hingga jasa akuntansi yang kini dapat dikelola melalui regulasi teknis sederhana.
Meski demikian, pemerintah tetap menegaskan bahwa beberapa sektor akan tetap berada di bawah pengawasan ketat. Kegiatan bisnis yang menyangkut pertahanan, keamanan, ketertiban sosial, etika publik, dan kesehatan masyarakat tetap harus memenuhi syarat khusus. Dengan pendekatan ini, Vietnam berusaha menciptakan keseimbangan antara kebebasan berbisnis dan perlindungan kepentingan nasional.
Langkah-langkah reformasi ini menegaskan tekad Vietnam untuk membangun lingkungan investasi yang lebih transparan, kompetitif, dan efisien. Dengan prosedur yang lebih ringkas, biaya administrasi lebih rendah, dan otoritas yang lebih terdesentralisasi, investor kini memiliki insentif lebih besar untuk menanamkan modal jangka panjang.