hargasaham.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan perekonomian Indonesia berpotensi melambat pada kuartal III/2025. Ia melihat rendahnya belanja pemerintah menjadi faktor utama yang menekan laju pertumbuhan. Selain itu, kinerja perdagangan, khususnya dari sisi net ekspor, juga menunjukkan gejala pelemahan.
Ekspor sempat mencapai puncaknya hingga Agustus 2025 karena pengusaha bergegas melakukan pengisian pesanan sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memberlakukan tarif impor. Namun, setelah kebijakan tarif berlaku, kinerja ekspor Indonesia mulai menurun. Kondisi ini berimplikasi langsung pada berkurangnya surplus neraca dagang yang sebelumnya bertahan positif selama 63 bulan berturut-turut.
David Sumual, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), ikut mendukung pandangan tersebut. Ia menilai ekspor bersih dan belanja pemerintah yang tertahan menjadi dua faktor dominan di balik proyeksi perlambatan. David bahkan memperkirakan surplus neraca dagang Indonesia akan turun signifikan karena barang-barang ekspor ke AS kini dikenakan tarif 19 persen. Menurut perhitungannya, surplus yang biasanya mencapai 3–4 miliar dolar AS per bulan berisiko hanya bertahan di kisaran 1–2 miliar dolar AS.
Meskipun angka pasti pertumbuhan belum dipublikasikan, baik David maupun Purbaya sama-sama menilai perlambatan ekonomi pada Juli–September 2025 hampir tidak bisa terhindarkan.
Optimisme Ekonomi Kuartal IV/2025
Meskipun Purbaya mengakui perlambatan ekonomi, ia tetap memandang positif kondisi di kuartal IV/2025. Ia menegaskan mulai Oktober hingga Desember, aktivitas ekonomi akan bergerak lebih cepat seiring realisasi stimulus dan insentif yang telah disiapkan pemerintah.
Dalam pernyataannya, Purbaya menyebut target pertumbuhan tahunan 2025 sebesar 5,2 persen masih mungkin dicapai. Optimisme tersebut didukung oleh pertumbuhan kuartal II/2025 yang mencapai 5,12 persen year on year (yoy), lebih tinggi dari ekspektasi banyak pihak di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja dan tekanan global.
Untuk memastikan akselerasi, Purbaya langsung memantau serapan anggaran di setiap kementerian dan lembaga. Ia bahkan memindahkan dana sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke lima bank pemerintah agar kredit ke sektor riil bisa mengalir lebih cepat. Menurutnya, langkah ini akan memperkuat konsumsi, mempercepat investasi, dan menjaga daya beli masyarakat.
Dengan bekal tersebut, Purbaya meyakini ekonomi Indonesia mampu kembali menguat. Ia menyatakan rasa optimisnya berulang kali dan menegaskan target pertumbuhan akan tetap berada pada jalurnya.
Pemerintah Siapkan Paket Stimulus Tambahan
Selain upaya Kementerian Keuangan, pemerintah juga menyusun paket insentif tambahan untuk menopang perekonomian pada akhir 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan rencana tersebut dalam konferensi pers bersama Purbaya. Ia menuturkan pemerintah tengah merumuskan berbagai insentif baru yang akan difinalisasi dalam rapat kabinet.
Salah satu fokus utama paket stimulus mencakup perluasan penerapan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Saat ini, insentif tersebut hanya berlaku untuk pekerja sektor padat karya dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan. Namun, pemerintah berencana memperluas cakupannya hingga ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan katering (horeka).
Selain insentif pajak, pemerintah juga menyiapkan sejumlah program sosial dan tenaga kerja. Program bantuan pangan akan tetap berlanjut hingga akhir tahun, sementara BPJS Ketenagakerjaan diperluas untuk mencakup pekerja lepas, termasuk mitra ojek online. Pemerintah juga menyiapkan dukungan untuk perumahan, baik renovasi maupun kepemilikan rumah bagi pekerja dengan akses terbatas pada pembiayaan.
Di sektor pembangunan, pemerintah mempercepat pencairan anggaran padat karya di bidang perumahan dan perhubungan. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat konsumsi masyarakat menengah bawah.
Deregulasi dan Reformasi Birokrasi Dorong Keyakinan Investor
Airlangga menambahkan, pemerintah juga memacu deregulasi untuk meningkatkan kepastian usaha. Mulai 5 Oktober 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 28/2025 akan berlaku efektif. Regulasi baru tersebut membawa perubahan besar melalui implementasi sistem perizinan berbasis online single submission (OSS).
Dalam aturan ini, izin usaha akan otomatis keluar bila instansi terkait tidak memberikan keputusan dalam waktu yang ditentukan sesuai perjanjian tingkat layanan. Dengan demikian, investor akan memperoleh kepastian hukum yang lebih baik.
Airlangga menilai kebijakan ini akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha, mendorong investasi baru, dan mempercepat realisasi proyek. Ia menegaskan kepastian hukum menjadi kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan, terutama ketika perekonomian global tengah menghadapi tekanan eksternal.
Tantangan Kuartal III, Harapan Kuartal IV
Perlambatan ekonomi pada kuartal III/2025 memang tidak dapat dihindari, terutama akibat rendahnya belanja pemerintah dan pelemahan ekspor setelah tarif impor AS berlaku. Namun, optimisme tetap terbuka lebar pada kuartal IV/2025 berkat stimulus fiskal, insentif pajak, program sosial, dan reformasi regulasi.
Dengan kombinasi kebijakan moneter dan fiskal yang lebih agresif, pemerintah berupaya menjaga target pertumbuhan ekonomi tetap sesuai rencana. Purbaya dan Airlangga sama-sama menunjukkan keyakinan bahwa Indonesia akan menutup tahun 2025 dengan performa ekonomi yang solid.